Daftar Berita IRIS1103

Pendahuluan
Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan tidak dinilai dari jumlah tabungan
rupiah atau dollar, tapi berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai, tanah,rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati (hutan, peternakan, pertanian, perikanan,
dan lain- lain). Tentu saja potensi ini, akan lebih sustainable, berdaya saing, dan berpotensi untuk dikembangkan karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan manusia serta
lingkungan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika perusahaan moneter dunia dan industri yang padat modal mengalami krisis dan terpuruk, namun usaha-usaha yang dibangun
masyarakat desa termasuk industri kreatif dan pertanian tetap eksis. Negara-negera lain yang sempat mengalami resesi dan kegoncangan ekonomi, dapat teratasi dengan kembali
ke struktur ekonomi asal warisan nenek moyang (misal sebagai petani, nelayan, pengrajin, dan sebagainya). Pengembangan kawasan pedesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir.
Kemajuan pedesaan sangat memengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu
pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal (starting point) perkembangan peradaban bangsa, Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang RI
Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun
2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan. Disamping itu, pemerintah juga melanjutkan program MP3EI untuk
mempercepat program pembangunan di daerah tertinggal atau pun daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi baik berdasarkan letak geografis wilayah, ekonomi kreatif, sosioculture,
sumber daya alam, sumber daya manusia, atau pun potensi lainnya.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian
dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan
lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi
kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan,
dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.
Program Iptek bagi Desa Mitra (IbDM) bertujuan untuk mengejawantahkan peranan Perguruan Tinggi dengan luaran rencana strategis riset unggulan dan pengabdiannya secara
lebih riil pada masyarakat desa. Urgensi IbDM ini adalah banyaknya potensi desa yang belum diberdayakan secara optimal, serta kurangnya penguatan sains berupa aplikasi hasil
riset dari perguruan tinggi. Urgensi penting lainnya adalah adanya doktrinasi dan motivasi moral, kepedulian, sekaligus tantangan melakukan sistering (pendampingan)
penatakelolaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan
bagi keberhasilan program. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, eco-tourism, budaya,
industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, atau lainnya. Dengan demikian, akan terbangun desa
binaan mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama (prime mover) pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model
sains-techno and tourism park